Perwajahan MP3KI ( Menilik Lapisan Program Kemiskinan )

Oleh : Erna Dwi Susanti

Sebagai seorang analisator dan pejuang kepentingan umum, atau pemerhati masalah sosial kemasyarakatan, terkhusus masalah kemiskinan. Setidaknya, di samping realita kemiskinan yang kita dapati di lapangan, juga harus diadakan pemahaman lebih detail terkait apa saja bentuk usaha pengentasan kemiskinan yang sudah ada dari pemerintah. Baik program yang masih dalam tataran wacana, ataupun ataupun program dan kebijakan lain yang sedang dilaksanakan.

Sehingga dengan demikian, sebuah analisa kondisi kemasyarakatan yang kita miliki bisa berimbang, dan usulan strategi penanganan masalah yang ada lebih bisa masif dan progresif. Di mana wujud evaluasi tersebut ternilai sebagai penambal celah yang masih berlubang, pelengkap kebijakan dan program yang masih kurang.

Sumber gambar : bahimrahmat.blogspot.com

Di bawah ini, dijelaskan  beberapa perwujudan program dari Pemerintah, melalui masterplan percepatan dan perluasan Pengurangan Kemiskinan di Indonesi (MP3KI). MP3KI memiliki targetkan angka penurunan kemiskinan hingga tinggal 3-4 persen pada tahun 2025 dengan pilar utamanya adalah klaster 1 hingga 4, konektivitas, aksesibilitas, kemudian pemerintah daerah yang rencananya Kecamatan sebagai pilar terdepan. MP3KI menempatkan program pengurangan kemiskinan dan penangguran sebagai prioritas utama dengan berkurangnya angka kemiskinan dari 16,7% menjadi 11,25% pada Maret 2014.

MP3KI (Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan di Indonesia) merupakan aksi percepatan dan perluasan pemerintah, sehingga pengurangan kemiskinan lebih terwujud dengan melakukan percepatan perluasan.

Tujuan dari adanya MP3KI adalah sebagai akselerasi pengurangan kemiskinan. Sasaran dari master plan tersebut tingkat kemiskinan 3-4% pada tahun 2025, kelompok sasar keluarga sangat miskin yang berjumlah sekitar 24%. Khususnya kelompok yang berkaitan dengan pertanian dan perikanan di daerah.

Bentuk pendekatan yang digunakan  adalah pemenuhan kebutuhan dasar dan peningkatan pendapatan melalui integrasi/sinergi program kemiskinan ssuai wilayah melibatkan pemerintah, BUMN, swasta dan masyarakat.

Wujud strateginya dengan perbaikan sistem jaminan sosial dan peningkatan taraf hidup masyarakat yang berada di garis kemiskinan.

Klaster 1 Bantuan dan Perlindungan Sosial

Klaster 1 diibaratkan sebagai ikan. Melalui program ini Pemerintah memberikan bantuan pada masyarakat miskin atau rumah tangga sasaran (RTS) berupa:

·         Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk 33,6 juta siswa SD/sederajat, 16,6 juta siswa SMP/sederajat dan 10,4 jut siswa SMA/sederajat. Anggaran BOS tahun 2014 sebesar Rp 28,17 triliun. BOS per siswa untuk pelajar SD Rp 580 ribu per tahun, siswa SMP Rp 710 ribu per tahun  dan siswa SMA/sederajat Rp 1 juta per tahun.

·         Beras subsidi atau beras untuk rumah tangga miskin (raskin) 15 kg/RTS/bulan dengan harga Rp 1.600/kg. Anggaran subsidi Raskin tahun 2014 sebesar Rp 18,8 triliun.

·         Program Keluarga Harapan (PKH) yang diberikan kepada rumah tangga sangat miskin (RTSM), setiap RTSM mendapat Rp 800.000,- Rp 2,8 juta per tahun. Anggaran tahun 2014 sebesar Rp 5,5 triliun untuk menangkau 3,2 juta RTSM.

·         Sistem Jaminan Kesejatan Nasional (JKN) mulai dilaksanakan pada 1 Januari 2014 oleh BPJS Kesehatan. Pemerintah mengalokasikan dana Rp 19,6 triliun bagi 86,4 juta Penerima Bantuan Iuran (PBI).

·         Bantuan sosial untuk pengungsi/korban bencana alam/sosial.

·         Bantuan untuk penyandang cacat Rp 300 ribu/bulan.

·         Bantuan untuk lanjut usia (Lansia) terlantar Rp 200/ribu/orang/bulan.

Klaster 2 Pemberdayaan Masyarakat

Klaster 2 diibaratkan sebagai kail. Melalui program ini Pemerintah melaksanakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri.

·         Dilaksanakan oleh 5 Kementerian; Kemendagri, PU, PDT, Pertanian dan Pariwisata & Ekonomi Kreatif.

·         Anggaran PNPM 2014 sebesar Rp 14,4 triliun

·         Setiap kecamatan memperoleh dana hingga Rp 3 miliar

·         Untuk 2014 sasaran yang akan dicapai 6.914 kecamatan, 495 kabupaten/kota, 33 provinsi.

Klaster 3 Kredit Usaha Rakyat

Klaster ini diibaratkan sebagai perahu. Melalui program ini usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) mendapat Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari 33 bank, yakni BRI, BNI, Bbank Mandiri, Bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank BTN, BNI Syariah serta 26 Bank Pembangunan Daerah BPD).

·         Pemerintah memberikan jaminan melalui PT Asuransi Kredit Indonesia (PT Askrindo) sebesar Rp 2 triliun/tahun.

·         Sejak diluncurkan pada tahun 2007 hingga April 2014, KUR yang sudah dikucurkan mencapai Rp 150,26 triliun dengan jumlah debitur mencapai 10,78 juta orang.

·         KUR Rp 20 juta diberikan tanpa agunan. Sasaran KUR tahun 2014 sebesar Rp 38 triliun.

·         Persyaratan memiliki usaha tetap, KTP, KK dan Keterangan Usaha dari desa/keluarahan.

·         KUR untuk TKI dengan kredit sesuai kebutuhan ke negara tujuan. KUR untuk perkebunan diberikan waktu hingga 13 tahun.

Klaster 4 Program Pro Rakyat

Program Rumah Swadaya tahun 2013 dialokasikan Rp 2,296 triliun untuk membangun 225.102 rumah di 349 kab/kota. Pada tahun 2012 dengan anggatan Rp 1,6 triliun, telah dibangun 248.134 unit rumah, terdiri dari pembangunan baru sebanyak 18.134 unit dan penigkatan kualitas sebanyak 230.000 unit, yang tersebar di 224 Kabupaten/Kota.

Program Kendaraan Umum Angkutan Murah pada tahun 2013 dengan anggaran Rp 2,07 triliun.

Program Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat (Pamsimas) tahun 2013 dianggarkan Rp 5,576 triliun meningkat dibandingkan tahun 2012 sebesar Rp 2,146 triliun.

Program Listrik Murah dan Hemat tahun 2013 dengan anggaran sebesar Rp 200 miliar.

Peningkatan Kehidupan Nelayan tahun 2013 dianggarkan Rp 901 miliar.

Program peningkatan kehidupan masyarakat miskin perkotaan tahun 2013 dianggarkan Rp 133,2 miliar. Pada tahun 2012, anggarannya Rp 74,77 miliar di 5 kota yakni DKI Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan dan Makassar.